SURAT TERBUKA KEPADA PRESIDEN ( DLL )

SURAT TERBUKA

TANGGAL 5 JANUARI 2015

PERIHAL : PERBAIKAN AESENSI HUKUM

KEPADA YTH

1. BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

2. KETUA DPR RI

3. KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

4. KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI RI

5. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

6. JAKSA AGUNG RI

7. K A P O L R I

8. KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

9. KETUA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN RI

10. KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT RI

ASSALAAMU’ALAIKUM WR WB

YANG SAYA HORMATI PARA PIMPINAN NEGARA RI .

ANDA ADALAH PENERIMA AMANAT YANG LUHUR DARI ALLAH SWT DAN RAKYAT INDONESIA DALAM POSISI JABATAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG MUARANYA SATU YAITU MEWUJUDKAN MASYARAKAT DAN BANGSA INDONESIA YANG MAJU , SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN  SERTA ADIL DALAM NAUNGAN RIDLA ALLAH SWT .

DI DALAM AL QUR’AN ALLAH SWT MEMPERINGATKAN KEPADA SELURUH PEMEGANG AMANAT DI BIDANG HUKUM AGAR MENEGAKKAN HUKUM SESUAI DENGAN KETETAPAN-NYA ALLAH  . BARANG SIAPA YANG MENYUSUN DAN MENJALANKAN HUKUM TIDAK DENGAN DASAR HUKUM KETETAPAN ALLAH ( ARTINYA  MASIH DISISIPI DENGAN PEMIKIRAN BURUK YANG BERTUJUAN MENISTAKAN RAKYAT DAN BANGSANYA SENDIRI ) , MAKA MEREKA ITU DIGOLONGKAN KELOMPOK YANG KAFIR, YANG MUNAFIQ DAN YANG ZALIM .

SELANJUTNYA , ALLAH SWT JUGA MENGANCAM KEPADA MEREKA YANG MENJALANKAN HUKUM DENGAN SELERA KELOMPOKNYA, TIDAK MENURUT HUKUM KETETAPAN ALLAH SWT, MAKA AKAN DIJEBLOSKAN KE DALAM NERAKA, SEBUAH TEMPAT SEBURUK-BURUK TEMPAT KEMBALI DI HARI PEMBALASAN , DAN MEREKA TINGGAL SELAMA-LAMANYA DI NERAKA ITU .

MENGAWALI DENGAN URAIAN DI DEPAN , SAYA INGIN MENGAJAK PARA PIMPINAN NEGARA TERSEBUT ALAMAT DI ATAS, UNTUK MENINJAU KEMBALI TATACARA BERACARA DI PENGADILAN KORUPSI KETIKA MENGADILI TERDAKWA DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( SECEPATNYA ) HARUS DIGANTI , UTAMANYA KETENTUAN PASAL 2 DAN PASAL 3 SERTA PASAL YANG MEMBERIKAN PELUANG MASYARAKAT BERPERAN SERTA . MASYARAKAT SUDAH KELEWAT BATAS, SUDAH MELAMPAUI BATAS , SEBAB PERAN SERTANYA DIMANFAATKAN UNTUK BALAS DENDAM, UNTUK MENDAPATKAN BARANG TIDAK HALAL DAN MEMPERCEPAT KEHANCURAN BANGSA .

DI PASAL 2 DAN PASAL 3 , MOHON DIKAJI SECARA SEKSAMA DENGAN HATI NURANI KEBERAGAMAAN ( ISLAM ) . ALLAH SWT PASTI MEMBALAS HAMBA-NYA YANG BENAR-BENAR TELAH MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN POTONG TANGANNYA SAAT MASIH HIDUP DI DUNIA, KEMUDIAN JIKA TIDAK TOBAT NASHUHA SEBELUM MENINGGAL DUNIA, MAKA PELAKU PENCURIAN YANG SUDAH DIPOTONG TANGGANYA ITU PASTI AKAN DISIKSA DALAM NERAKA DI HARI PEMBALASAN , DIA DIAM DISITU SELAMA-LAMANYA .

PENCURI ITU DIPOTONG TANGANNYA OLEH PENGUASA YANG MENJADI PELAKSANA HUKUM NYA ALLAH DAN MASIH DIWAJIBKAN MENGEMBALIKAN BARANG YANG DICURINYA KEPADA PEMILIK YANG MENGALAMI KERUGIAN SECARA MATERIIL .

BAGAIMANA DENGAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 ?

DI UNDANG UNDANG TERSEBUT : 

BELUM MELAKUKAN PERBUATAN BURUK SUDAH BISA DIHUKUM OLEH HAKIM

BELUM MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA SUDAH DIVONIS KORUPSI

MASIH DIHUKUM BADAN DENGAN PENJARA SEDIKITNYA 1 TAHUN ( PASAL 3 ) DAN SEDIKITNYA 4 TAHUN ( PASAL 2 )

MASIH DIPERINTAH MEMBAYAR DENDA ATAS KELAKUANNYA KEPADA NEGARA SEDIKITNYA 50 JUTA ATAU SUBSIDER YANG BERBEDA ( ADA YANG 1 BULAN, ADA YANG 3 BULAN, ADA YANG 6 BULAN ) . TIDAK ADA STANDAR YANG PASTI . JADI UNDANG UNDANG ITU TIDAK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM .

MASIH DIWAJIBKAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI ATAS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA JIKA DALAM SIDANG DAPAT DIBUKTIKAN JPU TELAH BENAR-BENAR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA / KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

HUKUMAN KOK BERLAPIS-LAPIS. MANUSIAWI APA TIDAK YA ? 

NEGARA MENGHUKUM WARGANYA YANG KORUPSI , KATANYA AGAR JERA .

KONSEP HUKUMAN ALLAH SWT BUKAN JERA , TETAPI TOBAT NASHUHA, DENGAN MAKSUD DI AKHIR HAYATNYA SEMASA MASIH DI DUNIA SEMPAT TOBAT SEHINGGA DIAMPUNI DOSA-NYA . KEMUDIAN MASIH ADA PELUANG DIMASUKKAN KE SURGA NYA ALLAH SWT SETELAH HARI PENGHITUNGAN DAN PEMBALASAN KARENA TOBATNYA DITERIMA.  BERBEDA KOK SANGAT JAUH .

JERA , MUNGKIN BAGI BAGI PELAKU LAIN YANG BELUM TERTANGKAP PENEGAK HUKUM ? KALAU YANG SUDAH DIPENJARAKAN KARENA KRIMINALISASI NYATA, TIDAK AKAN MELAKUKAN PERBUATAN ULANG . 

KOK RASANYA BUKAN BEGITU YA ... MAKSUD JERA ITU ? 

AKAN MENJADI LEBIH TRAGIS LAGI MANAKALA PELAKU KORUPSI TERNYATA TIDAK MELAKUKAN KORUPSI SEBAB TIDAK MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA / KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH . INI BANYAK SEKALI . LIHAT SAJA DI PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG . TERPIDANANYA DI LP KEDUNGPANE SEMARANG BISA DIMINTA KETERANGAN . PELAKU TIDAK BERSINGGUNGAN LANGSUNG DENGAN SUBSTANSI PERKARA YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA .

KALAU PELAKU TIDAK MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA / KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, KEMUDIAN DIKRIMINALISASI / DIDAKWA / DITUNTUT TELAH KORUPSI APALAGI KEMUDIAN PELAKU TETAP DIHUKUM MAJELIS HAKIM AKIBAT KENEKATAN PENYIDIK YANG TIDAK CAKAP DALAM MEMAHAMI SUBSTANSI DUGAAN PERKARA YANG DILIDIKNYA ITU . HAKIM LELAH FISIK DAN AKALNYA SEBAB BEBAN PERKARA KORUPSI YANG DISIDANGKAN MELEBIHI BATAS KEWAJARAN .  MEREKA APARAT PENEGAK HUKUM MUNGKIN TIDAK LAGI TAKUT AKAN DIPIDANAKAN MANAKALA TINDAKAN MENGKRIMINALISASI SESEORANG BENAR-BENAR KESALAHAN YANG NYATA KEMUDIAN DILAPORKAN KORBANNYA. 

APARAT PENEGAK HUKUM ( POLISI / JAKSA DAN HAKIM ) TIDAK LAGI INGAT DENGAN PASAL 220 KUHP . MASYARAKAT HARUS PAHAM DENGAN KETENTUAN PASAL 220 KUHP INI DEMI TEGAKNYA HUKUM BAGI SIAPA SAJA DI NEGARA INDONESIA . JANGAN KARENA APARAT PENEGAK HUKUM KEMUDIAN MEMPOSISIKAN DIRINYA SEPERTI KEBAL HUKUM .

MEREKA MENISTAKAN ORANG YANG TIDAK BERSALAH TETAP DIBELANI MAJELIS HAKIM SEBAB HAKIM JUGA TIDAK LAGI ADIL DALAM MENSIDANGKAN PERKARA DUGAAN KORUPSI . HAKIM SEPERTINYA WAJIB MENGHUKUM SELURUH TERDAKWA YANG DIAJUKAN JPU - JAKSA PENUNTUT UMUM . HAKIM TIDAK AKAN PERNAH ADA YANG BERANI MEMBEBASKAN TERDAKWA SEKALIPUN FAKTANYA BISA DIBEBASKAN .

HAKIM SEBAIKNYA JANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL . MENGAPA ????

JIKA STATUSNYA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DISEDIAKAN JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL, PASTI-LAH AKAN BERLAKU SEENAKNYA DEMI MEMPEROLEH PROMOSI JABATAN YANG DIINGINKANNYA . MENGHALALKAN SEGALA CARA. MENYUAP ATASAN DEMI PROMOSI. MEMFITNAH TEMAN SEJAWAT DEMI MEREBUT JABATAN. MERAMPOK TERDAKWA / TERSANGKA / PELAPORNYA UNTUK MEMPERKAYA DIRINYA SENDIRI . SEKARANG.....WARNA PERILAKU SEMACAM ITU YANG MELUAS DALAM KEHIDUPAN APARAT PENEGAK HUKUM KITA. 

APA SOLUSINYA ?

HAKIM PEJABAT NEGARA MURNI. TIDAK MENGENAL PEMBINAAN KARIER SEPERTI PEGAWAI NEGERI SIPIL .  ATAU PERSIDANGAN DI PENGADILAN DENGAN SISTEM JURI . 

JIKA TIDAK MUNGKIN SELURUH HAKIM ADALAH PEJABAT NEGARA NON PNS, MAKA INDONESIA SUDAH SAATNYA MEMAKAI SISTEM JURI . INI LEBIH ADIL . TIDAK AKAN LAGI ADA PENDAPAT MAJELIS HAKIM YANG SANGAT SUBJEKTIF . ALLAH SWT MEMBALAS DI DUNIA DAN MENYIKSA DI AKHIRAT ADALAH SEJALAN DENGAN DZAT KEMAHA-ADILAN-NYA. PIHAK YANG DIRUGIKAN AKAN MEMPEROLEH IMBALAN PAHALA MANAKALA BARANG YANG DIAMBIL PIHAK LAIN DIIHLASKAN . SEBALIKNYA HAMBANYA YANG JAHAT PASTI AKAN SENGSARA DALAM KEHIDUPAN AKHIRATNYA.

SEMOGA PIMPINAN NEGARA TERSEBUT ALAMAT DI ATAS MAU MELUANGKAN WAKTU UNTUK MEMBACA SURAT TERBUKA INI MELALUI BLOG : tipikorngamuk.blogspot.com KEMUDIAN MENGAMBIL TINDAKAN RIIL , SEGERA DALAM RANGKA UNTUK MENCEGAH AROGANSI KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN YANG MEMAKSA HAKIM HAKIM YANG SEBENARNYA MASIH ADA YANG PUNYA NURANI KEADILAN .YANG MASIH MEMILIKI NURANI KEADILAN TETAP KALAH DENGAN PENGEMBANGAN KONDISI DAN KEHENDAK PENGUASA DALAM MENCIPTAKAN PENCITRAAN. TIDAK PERLU ADA KORUPTOR YANG DIBEBASKAN . 

UNDANG UNDANG NOMOR 31  TAHUN 1999 HARUS DIGANTI .  MENGAPA ????

KORUPSI ADALAH PERBUATAN YANG TELAH MEMENUHI UNSUR DELIK YAITU PERBUATAN YANG MELAMPAUI KEWENANGAN, PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM, MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI / ORANG LAIN / KORPORATOR , DAN YANG PALING PENTING "TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU KERUGIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH . 

SIAPA DAN BAGAIMANA PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH BISA MENJADI ALAT BUKTI YANG KUAT DAN SAH ?? 

KERUGIAN NEGARA HARUS DIHITUNG OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI SEBAGAI SEBUAH LEMBAGA TINGGI NEGARA , DAN MENJADI SATU-SATUNYA LEMBAGA NEGARA PEMEGANG KEWENANGAN MEMERIKSA DAN MENGHITUNG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH ATAS DASAR UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 DAN NOMOR 15 TAHUN 2006. 

BUKAN BPKP ,  MENGAPA ????

ADA KEBIJAKAN PRESIDEN YANG TIDAK DISEBARLUASKAN SECARA TERBUKA KEPADA PUBLIK DAN ITU MELANGGAR LARANGAN MENYEMBUNYIKAN INFORMASI YANG TIDAK RAHASIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG YANG BERLAKU . 

POSISI BPKP BERSAMA KEJAKSAAN AGUNG DAN KEPOLISIAN SAMPAI PADA JAJARAN KE BAWAH ADALAH TIM TAS TIPIKOR YANG DIBENTUK PRESIDEN DENGAN KEPRES NOMOR 11 TAHUN 2005  DAN KEPPRES ITU SESUAI KLAUSULNYA AKAN DIPERBAHARUI SETIAP 2 TAHUN-NAN .ARTINYA, ADA KEMUNGKINAN KEBIJAKAN ITU BISA DILANJUTKAN ATAU DIHENTIKAN. 

NAMUN JUSTRU TIM TAS TIPIKOR INI YANG MELANGGAR KETENTUAN DIKTUM KE EMPAT KEPUTUSAN PRESIDEN ITU, SEBAB HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU KERUGIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI / KABUPATEN / KOTA YANG TELAH DILAKUKAN / DIHASILKAN OLEH BPKP TIDAK PERNAH DIKOORDINASIKAN / DIKONSULTASIKAN KEPADA KETUA BPK RI . 

OLEH SEBAB ITU ALAT BUKTI PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH OLEH BPKP YANG SELAMA INI DIPAKAI OLEH JPU ADALAH CACAT HUKUM JIKA DIUJI DENGAN KEPRES NOMOR 11 TAHUN 2005.

APAKAH PRESIDEN RI TIDAK PERNAH MENGEVALUASI OUT PUT KEPPRES NOMOR 11 TAHUN 2005 ? BARANGKALI MALAS JUGA BISA , ATAU BARANGKALI ALASAN LAIN . YANG ANEH ADALAH KETIKA TERDAKWA / PENASIHAT HUKUM TERDAKWA MEMPERSOALKAN HASIL BPKP YANG DIANGGAP IN-KONSTITUSIONAL, JPU DAN MAJELIS HAKIM MALAHAN TIDAK PAHAM BAHWA DASAR HUKUMNYA ADALAH KEPPRES NOMOR 11 TAHUN 2005.  KACAU-KAN ????   BAHAYA NGGAK ???  JELAS SANGAT BERBAHAYA . KEPRES ADALAH DASAR HUKUM YANG KUAT MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN .   SEMUA KETERANGAN DI ATAS MEMBUKTIKAN BAHWA APARAT PENEGAK HUKUM KITA TIDAK SIAP .

KASIHAN NAMA BAIK PRESIDEN, SEBAB KORBAN KORBAN TERDAKWA YANG TIDAK KORUPSI TELAH DIADILI DENGAN ALAT BUKTI YANG CACAT HUKUM, KEMUDIAN TETAP DIHUKUM BERAT .

ALLAH SWT AKAN TURUN TANGAN LANGSUNG MANAKALA HAMBANYA MENYEPELEKAN, MENYAKITI ALLAH DAN RASUL-NYA . ALLAH SWT JUGA AKAN MENJATUHKAN AZAB DI DUNIA DAN DI AKHIRAT KEPADA SIAPA SAJA YANG MENYAKITI MUKMIN LAKI DAN MUKMIN PEREMPUAN YANG TIDAK ADA KESALAHNNYA.

SEMARANG, 5 JANUARI 2015

HORMAT SAYA

DRS H MOH TOHIRIN  BIN MARMO MOH AMIN

PURWODADI - JAWA TENGAH - INDONESIA